Anggota DPR Soroti Kinerja APBN 2020: Kurang Memuaskan
IDNBC.COM - Anggota DPR RI menyoroti kinerja pemerintah pada 2020 lalu pada rapat paripurna (rapur) penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020.
Hermanto, mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengungkap kinerja pemerintah yang dicerminkan dari pelaksanaan APBN 2020 kurang memuaskan.
Dia menyebut pemerintah gagal dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di zona positif karena gagal menjaga komponen utama perekonomian. Pada tahun lalu, Indonesia terperosok dalam resesi dan secara tahunan pertumbuhan tercatat negatif 2,07 persen.
Ia menyebut pertumbuhan minus kemudian berdampak pada indikator sosial, seperti kenaikan tingkat kemiskinan menjadi double digit dan naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia tembus 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Angka itu tumbuh 2,67 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sedangkan angka kemiskinan berada di level 10,14 persen atau setara 27,54 juta orang miskin. Sebelumnya, angka kemiskinan sudah mampu ditekan ke posisi satu digit, namun kembali meningkat akibat pandemi covid-19.
"PKS menilai pemerintah masih belum bisa mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN 2020. Ini menjadi catatan kegagalan untuk kesekian kalinya. Konsekuensi kegagalan tersebut adalah memburuknya kesejahteraan masyarakat," bebernya, Kamis (19/8).
Sedangkan, Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) yang diwakilkan Slamet Ariyadi menyoroti ketidakberhasilan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menanggulangi laju tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Menurut dia, hal ini dikarenakan penundaan distribusi PEN kepada korporasi. Karena korporasi tidak dibantu, ia mensinyalir terjadi PHK yang berujung pada perlambatan konsumsi masyarakat.
"Akibat kekhawatiran terhadap risiko moral hazard, hal ini mengakibatkan banyaknya PHK di banyak perusahaan padat karya, di samping adanya efisiensi perusahaan," jelasnya.
Sementara, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy C Barends menyebut realisasi APBN 2020 sudah cukup baik di tengah ketidakpastian pandemi covid-19. Kendati begitu, ia menilai pemerintah masih harus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBN, khususnya dalam mengelola defisit.
"PDIP memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya pemerintah menjalankan dan mengelola APBN. Namun, PDIP menuntut pemerintah meningkatkan efektivitas dan pengendalian internal," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi APBN 2020, untuk pendapatan tercatat Rp1.647,7 triliun atau minus 15,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.
Dari sisi perpajakan, penerimaannya hanya mencapai Rp1.285,1 triliun atau baru 91,5 persen dari target APBN 2020. Pencapaian itu turun 16,8 persen dari realisasi 2019. Adapun, secara rinci penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar Rp1.248,4 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp36,7 triliun.
Kemudian, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp343,8 triliun atau 116,8 persen dari target APBN 2020. Realisasi itu tumbuh negatif 15,9 persen dibanding realisasi 2019.
Sementara itu, untuk pendapatan hibah tercatat naik dari Rp13,4 triliun jadi Rp18,8 triliun pada 2020.
Dari sisi belanja, realisasi tercatat Rp2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari target APBN 2020, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.832,9 triliun serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp762,5 triliun.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara, APBN 2020 mengalami defisit Rp947,6 triliun atau 6,14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2020.
Ani, sapaan akrabnya, menyebut kenaikan defisit sejalan dengan lebih rendahnya kinerja pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi di tengah pandemi covid-19. Di tengah penurunan kinerja pendapatan, belanja negara juga membengkak akibat covid-19.
Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan (neto) sebesar Rp1.193,2 triliun dari sumber pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp1.146,8 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp46,4 triliun.
Dengan demikian, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,6 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan APBN 2021.
Sumber https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210819150048-532-682493/anggota-dpr-soroti-kinerja-apbn-2020-kurang-memuaskan/amp