Prahara Kudeta AHY dan Kritik untuk Politikus Karbitan
IDNBC.COM - Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilanda isu pengambilalihan partai secara paksa atau kudeta. AHY mengungkapkan upaya kudeta melibatkan kader aktif, mantan kader, hingga pihak luar yang notabene berada di lingkaran Presiden Joko Widodo.
Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko muncul dituding dalang di balik upaya kudeta. Terungkap klaim empat faksi pendiri Demokrat yang menginginkan Moeldoko menyingkirkan AHY.
Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto menilai keberadaan empat faksi tersebut berpotensi mengancam kedudukan AHY. Ia menuturkan beberapa faktor yang bisa melatarbelakangi, seperti tokoh di antara faksi tersebut memiliki sumbangsih besar terhadap partai dan relasi baik para tokoh tersebut dengan pihak di luar partai.
"Memang ada potensi [mengancam]. Dua hal ini mereka unggul jauh dibandingkan AHY yang kira-kira karbitan di dalam politik," kata Arif kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (3/2).
Di sisi lain, Arif menambahkan AHY belum matang menjadi pemimpin. Penilaian itu terlihat dari strategi yang ditempuh dalam menghadapi konflik. Tindakan mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo atas dugaan kudeta, menurut dia, merupakan kebijakan yang keliru.
"Kalau saya membaca strategi ini untuk menunjukkan kepada publik: 'Tuh, lihat, Jokowi kurang ajar'," imbuh Arif.
"Tapi, kita lihat opini publik itu kan mengarah sebaliknya. Pertama, bahwa orang tidak percaya. Ini kan jadi tertawaan, loh kok kudeta dari luar. Kedua, dengan meminta klarifikasi kepada Jokowi, seolah-olah posisi AHY ada di bawah Jokowi," lanjutnya.
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina ini berpendapat kelemahan partai politik di Indonesia, termasuk Demokrat, adalah kerap mengandalkan 'personalisasi' dibandingkan 'institusi' dalam menghadapi suatu masalah.
Ketergantungan terhadap personal itu pula yang disebut Arif bisa menjelaskan kemunculan nama Moeldoko dalam prahara kudeta Demokrat.
"Kebutuhan dari luar itu menjadi tidak terelakkan dalam konteks Partai Demokrat, sekali lagi bukan berarti lebih baik. Kebutuhan itu persis karena personalisasi tadi. Memang ada tokoh yang sekuat AHY di dalam Partai Demokrat? Sementara di sisi lain dalam tanda kutip ada tradisi militer dalam Partai Demokrat," ucap Arif.
"Maka, pilihan terhadap Moeldoko itu mengekspresikan terhadap nilai tertentu di dalam Partai Demokrat sendiri," sambungnya.
Benahi kepemimpinan
Di tengah isu kudeta ini, politikus senior Partai Demokrat Ahmad Yahya mengungkapkan bahwa kader di daerah memiliki tiga keluhan terhadap kepemimpinan AHY.
Keluhan itu seperti permintaan iuran, ingkar janji terkait pemenuhan biaya operasional 50 persen dalam keikutsertaan di Pilkada Serentak 2020 dan proses pemilihan calon kepala daerah tanpa memperhatikan usulan atau aspirasi kader di daerah.
Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi memandang AHY harus memperbaiki kepemimpinannya untuk memastikan kesolidan kader. Hal itu, menurut dia, sebagai salah satu langkah menghadang upaya kudeta.
"Sebenarnya ancaman [4 faksi] tidak cukup kuat karena faksi itu beberapa ada di luar, kan. Cuma persoalannya kalau AHY solid di internal, dia enggak perlu khawatir mestinya," ujar Asrinaldi kepada CNNIndonesia.com.
Ia pun mengusulkan agar AHY memanfaatkan mekanisme internal dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
"Masa permasalahan internal dibuka sendiri. Lagi pula saya pikir enggak akan terjadi itu [kudeta]. Kecuali memang cara dia memimpin itu membuat orang tidak puas, ya, itu bisa berdampak. Tapi kan selama ini enggak ada gonjang-ganjing," pungkasnya.
Sumber https://m.cnnindonesia.com/nasional/20210203143116-32-601772/prahara-kudeta-ahy-dan-kritik-untuk-politikus-karbitan