Data Desa Presisi, Bantu Bupati Ambil Keputusan

Redaksi


IDNBC.COM
- Guna mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang bermanfaat akurasi data yang valid akan menuntun seorang Bupati dalam mengambil keputusan. Hal ini telah dipraktikan Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayasastra, yang berhasil mengkompilasi data desa melalui Data Desa Presisi (DDP).


"Andaikan tiga tahun lalu sebelum saya jadi Bupati, saya punya data seperti ini, komplit di seluruh desa, mungkin Gianyar itu sudah nomor satu di Indonesia,” ujar I Made Agus Mahayasastra, ketika menunjukkan apresiasinya pada hasil Data Desa Presisi (DDP) Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Senin (31/5) lalu.

Kabupaten dengan luas wilayah 368 kilometer persegi dengan jumlah penduduk nomor tiga di Bali terus berbenah.  Salah satu capaian yang diraih Bupati antara lain membangun pasar terbesar di Bali yang kini mencapai penyelesaian 65 persen. Ia juga berhasil membangun dua rumah sakit.

Inisiatif untuk menghasilkan DDP menurut Made, berasal dari studi doktoral Rieke Diah Pitaloka yang dielaborasi dan dan dikembangkan di Bali. Selain Bali, ada dua desa lainnya yakni Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dan Desa Sibandang Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara ikut mengimplementasikan DDP dalam perencanaan pembangunan pedesaan.

“Saya ingin sampaikan 2022 semua desa harus sudah seperti Desa Tegallang,” kata Made dalam siaran persnya.

Menurut Bupati tanpa data yang akurat, tanpa data yang valid, tanpa data yang benar, tentu tak bisa menuntun bagaimana bupati membuat keputusan. Sehingga, lanjut dia, bila salah dalam pengambilan keputusan, maka akan bermasalah dalam pembiayaan dan menimbulkan kerugian, jauh melebihi daripada yang diperkirakan.

Ia yakin DDP menjadi perwujudan cita-cita Bung Karno yang sudah memikirkan pembangunan berbasis data sejak 1959 atau 60-an tahun yang lalu. Ia terpesona pada aplikasi DDP yang hasil output-nya bisa lihat dalam hitungan detik.

Senada dengan Bupati Bali, Dr Sofyan Sjaf juga mengangkat keberadaan Dewan Perancang Pembanguan Nasional (Depernas) yang beranggotakan 513 pemikir-pemikir bangsa ini yang sudah mendahulukan adanya riset dalam mencapai kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil kajian Bapernas memastikan, dua hal itu hanya bisa dicapai dengan dua hal pula yakni adanya democratic rural development, pembangunan pedesaan yang demokratik, sedangkan prosesnya harus dengan data yang akurat.

Ia juga menegaskan ulang pernyataan Presiden Jokowi, yang mengatakan masalah akurasi data masih menjadi persoalan hari ini. Wakil Kepala LPPM IPB University ini memastikan masalah akurasi data yang dipersoalkan Presiden bisa diselesaikan dengan mereplikasi DDP di seluruh Indonesia.

Dr Ernan Rustiadi menegaskan salah satu kontribusi yang menjadikan IPB University sebagai kampus terbaik karena adanya penelitian-penelitian yang terbaik. “Apa yang dilakukan Pak Sofyan merupakan salah satu contoh hasil inovasi dan penelitian yang kami hasilkan!” ujarnya.

Ia lebih lanjut menyampaikan tugas LPPM University yang dipimpinnya untuk mengkoordinasikan semua penelitian dan pengabdian masyarakat di IPB University. “Setiap tahun kira-kira sebesar seribu tujuh ratus penelitian dan tahun lalu, Alhamdulillah dalam perangkingan perguruan tinggi, IPB dinyatakan perguruan tinggi terbaik. Salah satu kontribusinya, karena penelitiannya juga terbaik,” tegasnya bangga.

Sedangkan Rektor IPB Arif Satria memuji upaya Penggagas DDP tersebut. “Pak Sofyan ini luar biasa”, katanya. Arif lalu memberikan penghargaan khusus terhadap Tim dari Unit Desa Presisi (UDP) juga para pemuda Karang Taruna Desa Tegallalang yang menjadi enumerator DDP. Selain menyampaikan kehandalan DDP, ia juga menunjukkan keunggulan-keunggulan IPB University lainnya, sambil menggaungkan kalimat epik yakni “Revolusi berangkat dari desa, revolusi dari bawah.” Ia mendasarkan kalimatnya pada gagasan Presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran yakni pembangunan dari desa.

DDP akan didiseminasi lebih luas melalui forum yang dipimpinnya tersebut. Rektor IPB tersebut menunjukkan kemajuan Korea Selatan yang dimulai dari desa, dengan cara meningkatkan kepercayaan diri.

Park Chung Hee, Presiden Korea Selatan (Korsel) 1963-1979, menurutnya  berhasil membangun fondasi kemajuan negara ginseng tersebut dengan cara plasterisasi. Presiden yang berhasil memodernisasi Korsel tersebut, mulai membangun desa dengan plesterisasi.

Sumber https://m.republika.co.id/amp/qu0j7r423

Comments