AS Apresiasi Indonesia Aktif Bantu Tangani Krisis Myanmar
IDNBC.COM - Amerika Serikat menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia yang selama ini dianggapnya selama ini vokal mengangkat dan membantu penyelesaian krisis di Myanmar pasca-kudeta.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wamenlu RI, Mahendra Siregar, pada Senin (31/5) di Gedung Kemlu RI.
"Saya ingin mengapresiasi dan mengakui kepemimpinan Indonesia dalam menanggapi krisis di Myanmar. Indonesia telah berada di gara terdepan mencari solusi mengakhiri kekerasan dan mengembalikan Myanmar ke pemerintahan sipil, demokratis, dan damai," kata Sherman dalam pernyataan pers virtual bersama Mahendra.
Sherman menuturkan AS juga telah menawarkan kontribusi lebih kepada ASEAN untuk dapat membantu mengakhiri krisis yang berlangsung sejak Myanmar sejak 1 Februari lalu.
Sementara itu, Mahendra menuturkan selain masalah bilateral, dia dan Sherman telah banyak berdiskusi mengenai isu global, termasuk soal Myanmar.
Mahendra turut menyampaikan progres kelanjutan pertemuan tingkat tinggi ASEAN soal Myanmar di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Termasuk persiapan-persiapan terkait kunjungan Special Envoy ASEAN ke Myanmar," kata Mahendra.
Pekan lalu, Menlu RI, Retno Marsudi, meminta Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak junta militer Myanmar menjalankan konsensus yang disepakati dalam rapat ASEAN di Jakarta.
Hal itu disampaikan Retno saat debat khusus Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (20/5).
Meski begitu, pada akhir pekan lalu, muncul laporan yang menyebutkan bahwa RI dan delapan negara ASEAN telah meminta seruan embargo senjata ke Myanmar dihapus dari draf resolusi yang tengah dirancang Majelis Umum PBB.
Indonesia bersama Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dikabarkan telah menyurati Liechtenstein, penyusun draf resolusi, terkait tuntutan mereka untuk melonggarkan sejumlah seruan yang tertuang dalam draf resolusi Majelis Umum soal Myanmar.
Draf resolusi yang diajukan Liechtenstein salah satunya menyerukan 'penangguhan segera atas pasokan, penjualan, atau transfer langsung, dan tidak langsung semua senjata serta amunisi' ke Myanmar.
Dalam suratnya, 9 negara ASEAN meminta seruan itu dihapus.
Negara ASEAN juga mengatakan bahwa draf resolusi tersebut 'tidak bisa meminta dukungan seluas mungkin terutama dari semua negara yang terkena dampak langsung di kawasan' jika isinya tidak diubah.
Saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, tak mengonfirmasi dan menjelaskan apakah RI benar-benar menolak seruan dalam draf resolusi PBB itu.
Faizasyah hanya mengatakan rancangan resolusi situasi di Myanmar tersebut masih terus dibahas dan dirundingkan.
"Dalam pembahasannya, terlihat jelas terdapat perbedaan pandangan yang lebar diantara negara anggota PBB termasuk di antara negara ASEAN," kata Faizasyah melalui pernyataan.
"Indonesia telah berusaha memfasilitasi pembahasan rancangan resolusi tersebut dengan harapan tercapai konsensus sehingga akan mengirimkan pesan yang kuat ke Myanmar. Dalam memfasilitasi pembahasan rancangan resolusi tersebut, banyak sekali tantangan yang muncul," ujarnya.
Faizasyah menegaskan bahwa sejak awal posisi Indonesia terkait Myanmar sangat jelas dan tidak berubah. Prioritas utama Indonesia, katanya, adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar serta mendorong demokrasi kembali di negara tersebut.
Sumber https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210531132409-106-648741/as-apresiasi-indonesia-aktif-bantu-tangani-krisis-myanmar/amp