BEM FISIP Unpad Klaim Berdiri Bersama Jokowi: Tapi Boong
IDNBC.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran mengaku "berdiri bersama Presiden Jokowi" meski dengan syarat.
Melalui akun Instagram-nya, bemfisipunpad, organisasi internal mahasiswa itu mengunggah sejumlah slide yang dimulai dengan foto Jokowi dengan gestur kedua tangan saling berhadapan menempel ke wajah seperti tengah berdoa. Terdapat tulisan pula "Kami Bersama Presiden Jokowi".
Bak sebuah prank, slide kedua unggahan itu menampilkan tulisan "tapi boong", dengan dua foto wajah Jokowi tersenyum lebar saling berhadapan.
"Melihat banyaknya kritik terhadap Presiden Jokowi yang dilayangkan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa belakangan ini maka dengan ini kami memilih untuk berdiri bersama Presiden Jokowi," demikian tertulis pada bagian keterangan atau caption unggahan itu, dikutip CNNIndonesia.com setelah mendapatkan persetujuan dari BEM FISIP Unpad, Jumat (15/7).
"Dengan syarat Presiden Jokowi beserta jajarannya menuntaskan seluruh janji dan omongannya serta senantiasa berpihak kepada rakyat Indonesia!" sambung organisasi mahasiswa itu.
Faktanya, kata mereka, rangkaian kebijakan dan sikap yang "absurd dan tidak sesuai dengan omongan Presiden Jokowi" masih dapat ditemui belakangan ini.
Pertama, pembungkaman kebebasan berpendapat, meskipun Presiden pernah meminta untuk dikritik. Sejumlah pengkritik pemerintah pun diserang pendengung alias buzzer di media sosial serta dikriminalisasi.
Misalnya, penangkapan 1.084 orang dalam aksi Reformasi Dikorupsi 2020 yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, BEM UI dan BEM KM Unnes menjadi korban serangan di media sosial dan dipanggil Rektorat usai mengkritik Jokowi.
"Kami heran kenapa kasus BEM UI kemarin tidak diambil pelajarannya bahwa kemudian rektor atau kampus merepresi mahasiswa, malah terulang lagi di kampus Unnes," ujar Ketua BEM FISIP Unpad Virdian Auerellio Hartono, saat dihubungi.
Kedua, kriminalisasi terhadap masyarakat adat, meskipun di beberapa kesempatan resmi, seperti Sidang Tahunan MPR 2020, Jokowi memakai baju adat.
BEM FISIP Unpad pun mengutip data YLBHI bahwa ada 51 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat pada 2019.
Ketiga, perbedaan instruksi Jokowi dengan pelaksanaan oleh bawahannya. BEM FISIP mencontohkannya dalam kasus tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.
Presiden, kata mereka, pernah menyatakan bahwa TWK hendaknya bukan satu-satunya dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.
Nyatanya, pimpinan lembaga antirasuah dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetap menyatakan 51 pegawai tak bisa lanjut dengan dalih status "merah" berdasarkan TWK.
Keempat, karut-marut dalam penanganan Covid-19. BEM FISIP Unpad menilai Pemerintah dan DPR tak fokus dalam menangani pandemi dan malah sibuk dengan kebijakan kontroversial, seperti pengesahan UU Cipta Kerja, UU Minerba, hingga wacana Presiden tiga periode.
Kelima, kursi pejabat publik diduduki kerabat, seperti posisi Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan, serta pembagian kursi Komisaris BUMN kepada orang-orang dekat dan pendukung.
Dengan sejumlah fakta di atas, BEM FISIP Unpad pun mempertanyakan konsistensi ucapan Presiden.
Infografis 9 Janji Jokowi-Ma’ruf Amin. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)
"Lalu, dimana komitmen Presiden Jokowi untuk menyelaraskan omongan dengan kebijakan?" cetus BEM FISIP Unpad.
"Cepat penuhi janji dan perkataannya Pak. Jangan bohong lagi!?" tutup mereka.
Virdian mengatakan pernyataan pihaknya tersebut merupakan bagian dari kegiatan 'Pekan Perlawanan' yang digelar Aliansi Fraksi Rakyat Indonesia (AFRI).
"Kebetulan dalam beberapa minggu terakhir, AFRI sedang melakukan pengawalan bernama pekan perlawanan mengkritisi berbagai hal mulai dari isu HAM, demokrasi, pandemi, dan sebagainya," kata dia, saat dihubungi.
Sebelumnya, BEM UI mengritik Jokowi dengan sebutan "King of Lip Service", merujuk pada pengabaian terhadap janji-janjinya sendiri. BEM dari sejumlah kampus pun mendukung kritik tersebut meski buzzer menyerang.
Sementara, BEM Unnes menambahkan kritik bagi Wapres Ma'ruf Amin dengan sebutan "King of Silence", lantaran menilainya lebih banyak diam dan tak memainkan peran signifikan;
Serta sindiran untuk Ketua DPR Puan Maharani "Queen of Ghosting", lantaran dinilai kerap mengesahkan perundangan yang tak berpihak pada masyarakat.
Sumber https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210716154125-32-668676/bem-fisip-unpad-klaim-berdiri-bersama-jokowi-tapi-boong/amp