IDNBC.COM - Suasana politik di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali memanas setelah rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat penolakan dari salah satu pimpinan fraksi.


Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Samino, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pinjaman tersebut karena dinilai belum memiliki kajian komprehensif dan berpotensi membebani fiskal daerah dalam jangka panjang.


“Pinjaman sebesar itu harus dipastikan terlebih dahulu kesesuaiannya dengan RPJMD Inhil,” tegas Samino dalam pernyataannya.


Pernyataan kritis itu disebut sejumlah pihak sebagai salah satu pemicu meningkatnya sensitivitas politik internal DPRD, termasuk munculnya dugaan upaya membangun opini publik melalui pemberitaan yang dinilai tidak wajar. Polemik baru pun mencuat dari percakapan yang beredar di media sosial.





Percakapan WA Diduga Bahas “Bayar Media” Viral



Sebuah tangkapan layar percakapan di Grup WhatsApp DPRD Inhil beredar luas pada Jumat (28/11/2025) malam. Isi pesan itu mengundang sorotan publik karena diduga mengarah pada upaya memengaruhi pemberitaan media dengan cara transaksional.


Pesan tersebut dikirim oleh Hj. Darnawati, anggota DPRD Inhil yang juga Ketua Partai Perindo Inhil.


“Yee tin, besok saya mau bayar aja salah satu media yg mengangkat berita, klu ketua partai Perindo sangat mendukung kebijakan tersebut… sekali maju pantang mundur… hahaha,” tulis Darnawati dalam percakapan tersebut.


Meski disampaikan bernada candaan, publik menilai pernyataan itu tidak pantas diucapkan seorang pejabat publik dan berpotensi mencederai etika komunikasi dengan insan pers.





Ada Respons dari Anggota Lain



Dalam percakapan yang sama, Hj. Tina Triana, anggota DPRD dari Fraksi PPP, turut menanggapi pesan tersebut.


“Ia kak aji.. Buat aja berita jg nanti, yang penting tidak perkda mampos kita nanti tak begaji,” tulisnya.


Respons tersebut menambah panjang polemik dan memperkuat dugaan adanya pembahasan soal pemberitaan berbayar di internal anggota dewan.





Suara Penolakan dari Anggota PKB



Di tengah percakapan tersebut, muncul suara berbeda dari Padli, anggota DPRD dari Fraksi PKB. Ia menolak keras wacana melakukan transaksi dengan media.


“Salah ibu Hajah, media itu tak perlu dibayar Bu. Kalau mau naikkan berita tinggal ibu datang aja sama media, pasti dinaikkannya berita,” ungkapnya.


Komentar ini langsung menjadi sorotan karena dianggap sebagai penegasan bahwa media tetap bisa bekerja profesional tanpa harus dibayar untuk memuat pemberitaan.




Klarifikasi Hj. Darnawati: “Itu Hanya Candaan”



Setelah isu makin melebar, Hj. Darnawati angkat bicara dan menegaskan pesan tersebut tidak benar menggambarkan adanya niat menyuap media.


“Hehehe… tak ada itu dek, itu hanya canda-canda saja di grup sama Hj. Tina, terkait postingan Pak Samino yang menyatakan tidak setuju pemerintah meminjam Rp200 miliar,” jelasnya.


Ia mengatakan konteks percakapan itu sebenarnya sebatas perbedaan pandangan soal rencana pinjaman daerah. Darnawati menegaskan dirinya mendukung kebijakan pinjaman jika dianggap mampu mempercepat pembangunan Inhil.


“Kalau saya, memang paling setuju seandainya pemerintah mau melakukan itu, karena menurut saya hal itu akan membantu pembangunan Inhil ke depan,” tambahnya.


Terkait tuduhan membayar media, ia kembali menegaskan hal itu tidak benar.


“Namun kalau yang dipertanyakan ke ibu adalah soal mau membayar media untuk mengangkat berita itu, ya itu tidak ada. Hanya bercanda saja sama Tina di grup kami itu. Biasalah,” ujarnya.


Darnawati juga menyebut wajar jika ia mendukung kebijakan Bupati H Herman karena pernah menjadi bagian dari tim pemenangan.


“Ya wajar saja saya mendukung kebijakan H Herman karna pada saat Pilkada kemaren saya sebagai bendaharanya,” tutupnya.