Bupati Alor Berdalih Bukan Marah ke Mensos Risma, Ketua DPRD Sebut Rakyat Malu
IDNBC.COM - Bupati Alor, Amon Djobo berdalih bukan marah ke Mensos Tri Rismaharini, di sisi lain Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, sebut rakyat malu.
Amon Djobo resmi tak mendapat dukungan lagi dari PDIP buntut aksinya memarahi staf Kemensos.
Terkait pencabutan dukungan dari PDIP itu, Bupati Alor mengaku tak habis pikir.
Iapun berdalih bukan memarahi Mensos Tri Rismaharini, melainkan dua staf Kementerian Sosial yang datang ke Alor.
Menurut Amon Djobo, tindakannya itu merupakan urusan pemerintahan.
Sebagai Bupati Alor, wajar dirinya memarahi dua staf Kementerian Sosial itu lantaran terkait bantuan untuk warga di wilayahnya.
Amon Djobo menyesalkan urusan tersebut justru dibawa ke ranah politik.
"Harus dipahami substansi persoalan saya memarahi kedua staf tersebut," kata Amon Djobo kepada Kompas.com, Kamis (3/6/2021).
Amon Djobo menilai, bantuan pelayanan kemanusiaan yang disalurkan oleh Kemensos itu dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme di pemerintahan.
Seharusnya, bantuan yang disalurkan pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga harus melewati pemerintah daerah.
Dalam kasus tersebut, seharusnya bantuan untuk korban bencana badai seroja di Alor disalurkan lewat Pemkab Alor.
"Karena ini adalah dana dari pemerintah pusat, bukan dana dari partai politik atau atau uang pribadi," tegasnya.
Saat memarahi dua staf Kementerian Sosial itu, Amon Djobo mengaku sama sekali tak menyentuh ranah politik.
Pihak yang dimarahinya juga staf Kementerian Sosial, bukan pengurus atau petugas partai.
Ia juga tak menyebut nama partai politik mana pun dalam aksinya itu.
Hal itu membuat Amon Djobo menyayangkan sikap PDIP yang menarik dukungan.
Walau, bagi Amon Djobo, partai politik hanya sarana.
Penarikan dukungan dan surat rekomendasi yang dilakukan PDIP juga tak mempengaruhi semangat Amon Djobo melayani masyarakat.
Amon Djobo juga meminta agar segera mengakhiri polemik dari beredarnya video tersebut.
"Kalau salah mengaku salah, kalau benar katakan benar. Jangan berkelit dan pahami substansi persoalan," kata Amon Djobo.
Sebelumnya, sebuah video berdurasi tiga menit sembilan detik memperlihatkan Bupati Alor Amon Djobo marah kepada dua staf Kementerian Sosial dan Mensos Risma viral di media sosial.
Dalam video itu terlihat Amon Djobo marah terkait bantuan sosial yang disalurkan kementerian tersebut.
Bupati Alor itu tak terima karena bantuan justru diurus DPRD Alor.
Amon Djobo menuding Kementerian Sosial tidak menghargai Pemkab Alor.
Didalam video terebut, Amon Djobo juga terlihat memaki-maki Mensos Risma di hadapan 2 staf Kemensos.
Amon Djobo pun mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial dari Kabupaten Alor.
Amon mengaku, akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait itu.
Akibat video tersebut, PDIP mencabut dukungan terhadap Amon Djobo.
"Surat pencabutan rekomendasi dan dukungan itu dikeluarkan hari ini dan ditandatangani oleh Sekjen PDI Pak Hasto.
Surat itu ditujukan kepada kami," ungkap Ketua DPC PDIP Kabupaten Alor Enny Anggrek kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021) malam.
Bupati Alor, Amon Djobo. (Pos Kupang) (Pos Kupang)
Ketua DPRD Sebut Rakyat Alor Malu
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, Enny Anggrek, menyebut dewan dan rakyat Kabupaten Alor malu akibat ulah Bupati Amon Djobo.
Enny Anggrek menyebut, Bupati Amon Djobo telah mempermalukan rakyat Alor yang terkenal dengan adat istiadat dan penghormatan yang tinggi terhadap sesama.
"Kami sangat malu dengan viralnya video Bupati Alor yang marah, maki-maki, fitnah dan bahkan ancaman ibu Menteri Sosial," ujar Enny Anggrek kepada POS-KUPANG.COM, Rabu, 2 Juni 2021 sore.
Enny Anggrek mengatakan, masyarakat Alor malu karena orang Alor memiliki adat istiadat saling menghargai sebagaimana ungkapan adat taramiti tominuku atau kita satu untuk saling menghargai.
Bupati Amon Djobo, menurut Enny, tidak memiliki etika dan sopan santun sebagai seorang pejabat negara.
"Etika sopan santun sebagai pejabat sama sekali tidak ada," kata Enny Anggrek.
Enny Anggrek bahkan menyebut Bupati Amon Djobo telah menyampaikan hoax dalam kemarahannya yang terekam kamera terkait bantuan sosial PKH.
"Bantuan itu dari ibu Mensos, bukan bantuan PKH.
Apa yang disampaikan bupati itu hoax.
Sebagai bupati ia paham, PKH itu bantuan tunai yang langsung masuk ke rekening masyarakat penerima bantuan," kata Enny Anggrek.
Sementara, yang disampaikan Mensos Tri Rismaharini pada saat itu merupakan bantuan tanggap darurat bencana dari Presiden RI Jokowi ke masyarakat.
Enny Anggrek bercerita, pada 5 April 2021, Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan komunikasi dengannya terkait bantuan itu.
Pasalnya, Bupati Amon Djobo dan Sekda Sony Alelang tidak dapat dihubungi pihak Kementerian.
"Saat itu Ibu Mensos menghubungi bupati tapi tidak bisa, ke Sekda juga tidak bisa.
Nomor handphone sudah diganti dengan yang tidak diketahui ibu menteri.
Bupati punya handphone sudah diganti karena masalah dengan TNI, sekda tidak bisa dihubungi karena handphone ditahan di polres," kata Enny Anggrek.
Karena itu, dalam situasi darurat maka Mensos Tri Rismaharini berkoordinasi dengannya dan saat itu diberi masukan untuk berkoordinasi dengan Bulog untuk membantu penyalurannya.
"Saya bilang ke ibu, di Bulog ada paket sembako, ia nanti saya siap untuk bantu Distribusi bersama korda sembako maupun Korkab PKH," tambah dia.
Perempuan yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Alor ini menyebut saat itu didistribusikan sekitar 200 paket sembako ke Pantar dan 500 paket sembako ke Alor.
Sumber https://kaltara.tribunnews.com/amp/2021/06/04/bupati-alor-berdalih-bukan-marah-ke-mensos-risma-ketua-dprd-sebut-rakyat-malu