PAN Desak Sri Mulyani Buat Kebijakan Belanja Pemerintah Yang Antikoupsi
IDNBC.COM - Kebijakan belanja pemerintah di dalam Anggaran Pendpaatan dan Balanja Negara (APBN) tahun 2022 didesak oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk lebih efisien dan terhindar dari perilku koruptif.
Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal dalam Rapat Paripurna yang membahas "Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2022, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (25/5).
Dalam kesimpulannya, Jon Erizal menyampaikan bahwa PAN mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi reformasi struktural agar dapat diterapkan secara konsisten di setiap kementerian dan lembaga, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Selain itu, PAN juga mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara dari pajak dan PNBP agar belanja negara dapat terpenuhi dan juga dapat meminimalisir penambahan utang.
PAN juga mendorong agar belanja negara difokuskan untuk menangani tiga program prioritas yaitu penanganan kesehatan perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.
"Mendesak agar seluruh belanja pemerintah dilaksanakan secara terukur, terarah, bermanfaat, akuntabel, agar terhindar dari penyakit inefisiensi pemborosan dan korupsi yang mengkhianati dasar-dasar bernegara berdasarkan prinsip good government dan clean government,” tegas Jon Erizal.
Secara keseluruhan, Fraksi PAN menyetujui keterangan pemerintah atas KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal TA 2022, untuk dibahas lebih lanjut.
Namun katanya, Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk memperhatikan berbagai catatan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di Kimisi XI DPR, dan kemudian secara serius menindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya.
"Pada akhirnya semua pihak berharap RAPBN TA 2022 benar-benar berorientasi pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” tandasnya.
Sumber https://rmol.id/amp/2021/05/25/489294/https-politik-rmol-id-read-2021-05-25-489294-pan-desak-sri-mulyani-buat-kebijakan-belanja-pemerintah-yang-antikoupsi