Soal Konflik Bupati dan Wabup Kuningan, Edo Merasa Belum Tuntas
IDNBC.COM - Wakil Bupati Kuningan, Jawa Barat, HM Ridho Suganda menganggap, pertemuan dengan Bupati Kuningan, Acep Purnama di Jakarta yang diinisiasi Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono, dirasa belum tuntas.
Sebab ketika pertemuan itu, menurut Wabup Kuningan yang akrab disapa Edo itu, diskusi yang berjalan tidak membahas persoalan krusial yang menjadi pangkal munculnya konflik Bupati dan Wabup Kuningan.
"Kemarin memang bertemu, namun tidak membahas masalah esensinya. Jadi tidak membahas masalah esensinya tentang bagaimana kondisinya dan lain sebagainya. Saya sekarang tinggal menunggu saja niat baik dari Pak Bupati, untuk bisa sedianya kopi-kopi morning lah, apa yang harus dilakukan, peran apa yang bisa saya laksanakan dan lain sebagainya," kata Edo Suganda saat dikonfirmasi awak media, Minggu (21/3/2021).
Walau demikian, Ia tetap berterimakasih, atas kebijakan pimpinan PDI Perjuangan Jabar yang telah berkenan melakukan mediasi bersama Bupati Kuningan.
“Saya sangat berterimakasih kepada Pak Ono Surono sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Karena telah memediasi saya dengan Pak Bupati untuk bertemu, dan juga membahas tentang permasalahan-permasalahan di Kabupaten Kuningan,” ungkapnya.
Namun kaitan dengan konflik Bupati dan Wakil Bupati Kuningan yang ramai diberitakan, Ia mengaku, pangkal persoalan yang menjadi alasan munculnya konflik ini tidak dibahas secara gamblang.
“Jadi bukan kita yang meminta, karena pesan dari Pak Ono Surono juga sudah sangat jelas, ini harus segera diselesaikan, menurut saya itu bisa segera selesai apabila sudah dibahas. Mudah-mudahan tidak perlu lagi nyusah-nyusahin Ketua DPD Jabar lah gak perlu, kita ke Jakarta datang untuk membahas masalah itu mah disini juga sudah cukup,” tandasnya.
Dirinya tetap berpikir positif, apabila persoalan mendasar secara teknis akan dibahas secara menyeluruh di Kabupaten Kuningan. Bahkan fasilitas kedinasan yang telah dikembalikan kepada Setda Pemkab Kuningan tidak akan diminta lagi, jika perlu dipakai untuk kepentingan masyarakat.
“Ya lebih cepat lebih bagus, saya juga tidak mau dianggap plin plan atau segala macam, sampai saya belum tahu saya harus bagaimana, saya tidak akan mengambil lagi aset-aset yang sudah dikembalikan. Silahkan saja, siapa tahu mobil dinas saya mau dipakai untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi, silahkan dipakai,” ungkapnya.
Dia menegaskan, hal yang dibutuhkan adalah bekerja sesuai tupoksi masing-masing, sekaligus dihargai sebagai seorang Wakil Bupati di kalangan SKPD hingga unsur pemerintahan kecamatan dan yang lain.
“Itu sudah cukup bagi saya, sebab yang namanya dihargai saya tidak mungkin meminta lebih dari seorang Bupati, saya tahu diri. Apapun yang saya laksanakan khususnya bagian pengendalian, pengawasan dan evaluasi, itu bisa saya laksanakan tanpa ada ancaman-ancaman lagi," ujarnya.
"Saya harap bahwa ancaman misalnya orang yang dekat dengan saya dicap orang saya, itu tidak ada lagi, wah ini orang wabup ini harus digeser atau apa, jangan deket-deket lagi dengan wakil bupati, ya gampang saja saya laporan lagi ke DPD, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi,” bebernya.
Sekali lagi, Ia menegaskan, pertemuan di Jakarta dianggap tidak tuntas. Wabup tidak ingin ada dikotomi lagi bagi setiap pegawai pemerintahan yang bertugas dengannya, sehingga semua pegawai dapat nyaman bekerja sesuai tupoksinya.
Sumber https://m.kumparan.com/amp/ciremaitoday/soal-konflik-bupati-dan-wabup-kuningan-edo-merasa-belum-tuntas-1vOlCataw5F