Riwayat Komunikasi hingga Pertemuan Anies Baswedan-Luhut Selama Pandemi
IDNBC.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kemarin. Anies mengaku memang sering berkontak hingga bertemu dengan Luhut.
Anies Baswedan mengatakan mereka bertemu di kantor Menko Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (10/3). Itu merupakan pertemuan lanjutan setelah keduanya rapat lewat video conference pada Selasa (9/3).
"Jadi kemarin bertemu dengan Pak Luhut itu sebetulnya follow up pertemuan. Pertemuan pertamanya hari Selasa lewat vicon. Lalu di vicon itu saya bilang, 'Saya datang saja Pak ke kantor'. Jadi saya memberikan kepada Pak Luhut daftar masalah-masalah yang ada di pemerintah pusat," ujar Anies saat ditemui detikcom di Kebon Sirih, Menteng, Jakpus, Kamis (11/3/2021).
Anies mengakui selama ini memang kerap berdiskusi dengan Luhut. Diskusi itu kadang lewat telepon, video conference, atau bertemu langsung.
"Oh seringlah, sering. Telepon-teleponan, vicon, cuma kan nggak kelihatan. Ini juga, kalau Pak Luhut nggak posting, kan nggak ketahuan. Kita biasa bekerja untuk menuntaskan pekerjaan. Nanti, ketika pekerjaannya tuntas, kita laporkan ke publik," ungkapnya.
Sejak pandemi, keduanya memang kerap melakukan koordinasi terkait sejumlah kebijakan. Berikut ini riwayat komunikasi hingga pertemuan Anies dan Luhut selama pandemi:
Simak juga 'Sering Dituding Antek China, Ini Jawaban Luhut':
1. Pembahasan Operasi KRL (April 2020)
Sejumlah kepala daerah sempat mengusulkan agar operasi kereta rel listrik (KRL) dihentikan sementara selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada April 2020. Tujuannya untuk menekan penyebaran virus Corona (COVID-19).
Anies bahkan sampai menyurati Luhut, yang saat itu menjadi Menteri Perhubungan ad interim karena Menhub Budi Karya masih dirawat karena Corona.
Dalam pembahasan ini, Anies dan Luhut sempat berdiskusi. Saat itu, Luhut menolak usulan penghentian. Dia memaparkan bahwa masih banyak orang yang berkepentingan untuk ke Jakarta. Salah satunya dengan naik Commuter Line.
"Kalau tadi Pak Gubernur DKI Pak Anies bicara sama saya, jadi kami koordinasikan baik-baik saja. Mengenai KRL ini saya bilang, Pak Anies, tolong juga dilihat masih banyak orang yang ke Jakarta. Karena kalau orang nggak bisa traveling padahal yang penting, kan ndak bagus juga," kata Luhut dalam video conference bersama wartawan, Selasa (14/4/2020).
2. Masalah Klaim RS Pasien Corona (September 2020)
Anies dan Luhut juga pernah hadir dalam rapat koordinasi membahas masalah penanganan COVID-19 pada September 2020.
Anies Baswedan saat itu mengungkapkan empat kendala pengajuan klaim perawatan rumah sakit pasien COVID-19 di Jakarta. Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons hal tersebut dengan memerintahkan Dirut BPJS Fahmi Idris agar terapi obat bagi pasien COVID-19 bisa diklaimkan.
"Untuk kepentingan kemanusiaan, tolong terapi obat seperti yang disebutkan oleh Pak Anies tadi dapat ditanggung juga oleh BPJS, apalagi sebagian besar obat-obat itu mampu kita produksi dalam negeri," kata Luhut saat memimpin rapat koordinasi seperti dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (30/9/2020).
Selain Anies, hadir dalam rapat tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Gubernur Bali Wayan Koster.
3. Arahan soal Penerapan Prokes Via Aplikasi (Oktober 2020)
Luhut dan Anies kembali bertemu lagi dalam rapat bersama para gubernur. Saat itu Luhut meminta para pimpinan daerah mengawasi penerapan protokol kesehatan via aplikasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap melaksanakan arahan Luhut.
Turut ikut dalam rapat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Saya rekomendasikan agar Satgas bersama TNI, Polri, Satpol PP, sampai ke Babinsa dan Bhabinkamtibmas memanfaatkan aplikasi dalam memantau pelaksanaan protokol kesehatan," kata Luhut dalam keterangan tertulis Kemenko Marves, Selasa (6/10/2020).
4. Pengaturan Libur Natal 2020 (Desember 2020)
Anies juga pernah menelepon Luhut saat membahas soal aturan libur Natal 2020. Keduanya saling berkoordinasi dengan baik.
"Kemarin sudah ada pembicaraan per telepon antara Pak Anies dan Pak Luhut mengenai ini. Koordinasi mereka sangat baik," kata jubir Luhut, Jodi Mahardi, Kamis (17/12/2020).
Jodi mengatakan Luhut pun sudah mengiyakan aturan yang dikeluarkan Anies, sehingga aturan Anies sudah sesuai dengan arahan Luhut.
"Pak Luhut sudah oke," ujarnya.
Masih pada bulan yang sama, Luhut kembali menelpon Anies pada 29 Desember 2020. Luhut dan Anies membahas kenaikan kasus jumlah COVID-19 di DKI.
"Betul (ada peningkatan kasus di DKI). Ini juga tantangan kita memang ini tidak boleh dianggap enteng. Tadi pagi juga Pak Luhut telepon saya, telepon Pak Gubernur kita diskusi tentang Ibu Kota Jakarta tentang lain-lain. Diskusi menyikapi ini (peningkatan)," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2020).
5. Diskusi Masalah Ibu Kota (Maret 2021)
Terbaru, Anies dan Luhut bertemu kemarin. Kata Anies, pertemuan itu membahas permasalahan di Ibu Kota yang disebabkan aturan pemerintah pusat.
Anies Baswedan mengatakan mereka bertemu di kantor Menko Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (10/3). Itu merupakan pertemuan lanjutan setelah keduanya rapat lewat video conference pada Selasa (9/3).
"Jadi kemarin bertemu dengan Pak Luhut itu sebetulnya follow up pertemuan. Pertemuan pertamanya hari Selasa lewat vicon. Lalu di vicon itu saya bilang, 'Saya datang saja Pak ke kantor'. Jadi saya memberikan kepada Pak Luhut daftar masalah-masalah yang ada di pemerintah pusat," ujar Anies saat ditemui detikcom di Kebon Sirih, Menteng, Jakpus, Kamis (11/3/2021).
Anies mengatakan ada sejumlah masalah di Jakarta yang penyelesaiannya terbentur aturan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dia berdiskusi dengan pemerintah pusat.
"Jadi banyak kewenangan-kewenangan pusat yang punya dampak pada Jakarta. Nah, kalau kewenangannya itu ada di DKI, saya bisa melakukan perubahan aturan. Tapi karena aturan-aturan itu ada di pemerintah pusat, maka harus bicara ke pemerintah pusat," ucap Anies.
Sumber https://news.detik.com/berita/d-5489859/riwayat-komunikasi-hingga-pertemuan-anies-baswedan-luhut-selama-pandemi