Lebih 200 Kapal China Dituding Langgar Wilayah Filipina

Redaksi


IDNBC.COM
- Kepala pertahanan Filipina telah mendesak lebih dari 200 kapal China yang diduga diawaki oleh milisi untuk meninggalkan terumbu karang Laut China Selatan.


Wilayah tersebut diklaim oleh Filipina sebagai bagian dari teritorinya.

Filipina menyebut kehadiran kapal China itu sebagai "tindakan provokatif untuk memiliterisasi daerah tersebut".

"Kami menyerukan kepada China untuk menghentikan serangan ini dan segera menarik kembali kapal-kapal yang melanggar hak maritim kami dan melanggar batas wilayah kedaulatan kami," kata Delfin Lorenzana dalam sebuah pernyataan.

Pihak berwenang mengatakan penjaga pantai Filipina telah melaporkan bahwa sekitar 220 kapal terlihat tertambat di Whitsun Reef, yang disebut Filipina sebagai Julian Felipe Reef, pada 7 Maret.

Ketika ditanya apakah Filipina akan mengajukan protes, Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr melalui akun Twitternya menjawab: "Hanya jika para jenderal mengatakannya kepada saya."

"Menurut pengamatan saya, kebijakan luar negeri adalah kepalan tangan di dalam sarung tangan tinju besi angkatan bersenjata," katanya dalam sebuah tweet.

Kapal-kapal itu adalah kapal penangkap ikan yang diyakini diawaki oleh personel terlatih militer China, menurut pejabat keamanan Filipina.

Kehadiran mereka di daerah itu meningkatkan kekhawatiran tentang penangkapan ikan yang berlebihan dan kerusakan lingkungan laut, serta risiko terhadap navigasi yang aman, kata satuan tugas lintas-pemerintah Filipina pada Sabtu malam.

Armada penangkap ikan China telah lama dicurigai digunakan sebagai milisi maritim untuk membantu menegaskan klaim teritorial Beijing, meskipun China telah mencoba untuk meredakan dugaan tersebut klaim tersebut.

Pemerintah Filipina menyatakan keprihatinannya setelah melihat lebih dari 200 kapal China di perairan mereka.

Supplied: AP: Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea.

Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Minggu dan panggilan ke kedutaan China di Manila untuk meminta komentar tidak dijawab.

Pengadilan internasional membatalkan klaim China atas 90 persen Laut China Selatan pada tahun 2016, tetapi China tidak mengakui keputusan itu dan menyebutnya sebagai sebuah "kekeliruan".

Para pengkritik telah berulang kali memanggil Presiden Rodrigo Duterte, yang memelihara hubungan persahabatan dengan China sejak menjabat pada tahun 2016, karena tidak menentang perilaku agresif China dan memutuskan untuk tidak menuntun China untuk patuh pada putusan arbitrase internasional.

"Saat Xi berkata "Aku akan memancing", siapa yang bisa mencegahnya?" ujar Presiden Duterte dua tahun lalu ketika dia menyampaikan pendekatan non-konfrontatifnya, mengacu pada Presiden China Xi Jinping.

"Jika saya mengirim marinir saya untuk mengusir para nelayan China, saya jamin tidak seorangpun dari mereka yang akan pulang hidup-hidup," kata Presiden Duterte saat itu.

Presiden Duterte aktif mencari bantuan dana infrastruktur, perdagangan, dan investasi dari China.

China telah menyumbang dan berjanji untuk memberikan lebih banyak vaksin COVID-19 karena Filipina menghadapi lonjakan penularan virus corona yang mengkhawatirkan.

Sejumlah kapal penangkap ikan China diyakini Filipina diawaki oleh mereka yang dilatih secara militer oleh China.

Supplied: AP: Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea.

Tumpang Tindih klaim wilayah kedaulatan

China telah membangun pulau-pulau di perairan yang disengketakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk membangun landasan udara di beberapa pulau tersebut.

Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei semuanya mengklaim sebagian laut China Selatan.

Pada bulan Januari, Filipina memprotes undang-undang baru China yang mengizinkan penjaga pantainya menembaki kapal asing, yang digambarkannya sebagai "ancaman perang".

Amerika Serikat telah berulang kali mengecam apa yang disebutnya sebagai upaya China untuk menindas negara tetangga dengan persaingan kepentingan.

Sementara China mengkritik Amerika Serikat atas apa yang disebutnya campur tangan dalam urusan internalnya.

Whitsun Reef berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina, kata gugus tugas arbitrase internasional, menggambarkan situs itu sebagai "terumbu karang dangkal berbentuk bumerang di timur laut Tepian dan Terumbu Karang Pagkakaisa".

Satuan tugas itu berjanji untuk terus "secara damai dan proaktif menjalankan inisiatifnya pada perlindungan lingkungan, keamanan pangan dan kebebasan navigasi" di Laut China Selatan.

Sumber https://www.viva.co.id/amp/berita/dunia/1358329-lebih-200-kapal-china-dituding-langgar-wilayah-filipina



Comments