Perdana Menteri Thailand Lolos dari Mosi Tidak Percaya

Redaksi


IDNBC.COM
 - Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha lolos dari mosi tidak percaya di parlemen pada Sabtu (20/2) , di tengah tuduhan bahwa pemerintahnya salah mengelola ekonomi, ceroboh dalam penyediaan vaksin COVID-19, melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan mendorong korupsi.


Sembilan menteri lainnya juga lolos dari mosi tidak percaya. Ini menandai sudah dua kali mosi tidak percaya yang dihadapi pemerintah Prayuth sejak menjabat pada Juli 2019 silam. Pada Februari tahun 2020 lalu, Prayut dan lima menteri kabinet juga dengan mudah mengalahkan mosi tidak percaya di majelis rendah parlemen.

Dalam mosi terbaru seperti dilansir Associated Press, Sabtu (20/2/2021), pemerintah Prayut juga dikritik karena menyalahgunakan kekuasaannya untuk mempromosikan pejabat polisi dan untuk membentuk unit siber untuk menyerang kritik pemerintah di media sosial, di antara keluhan-keluhan lainnya.

Tetapi tuduhan yang lebih serius adalah bahwa Prayut telah memperdalam perpecahan dalam masyarakat dengan menggunakan monarki sebagai pelindung terhadap kritik terhadap pemerintahannya.

Gerakan protes yang dipimpin mahasiswa telah berkampanye sejak tahun lalu agar Prayut dan pemerintahnya mundur. Mereka ingin konstitusi diubah agar lebih demokratis, dan agar monarki direformasi supaya lebih akuntabel.

"Kesalahan terbesar Prayut adalah dia tidak memahami prinsip-prinsip monarki konstitusional," kata Pita Limjaroenrat, pemimpin oposisi partai Move Forward Party.

"Dia menggunakan monarki untuk melindungi dirinya sendiri setiap kali dia dikritik atau ditentang. Ini tindakan jahat, membuatnya tidak lagi memenuhi syarat menjadi perdana menteri," cetusnya.

Tuduhan terhadap Prayut mengacu pada penegakan Pasal 112 dalam KUHP yang juga dikenal dengan hukum lese majeste. Prayut mengatakan pada bulan Juni tahun 2020 lalu, bahwa Raja Maha Vajiralongkorn telah menyatakan keinginannya agar pemerintah tidak menggunakan undang-undang untuk mencemarkan nama baik kerajaan untuk menuntut pengunjuk rasa.

Undang-undang mengizinkan siapa pun untuk mengajukan pengaduan ke polisi, dengan hukuman penjara hingga 15 tahun untuk setiap pelanggaran. Menurut Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand, setidaknya 59 orang termasuk beberapa anak di bawah umur dipanggil berdasarkan UU tersebut antara November dan Februari ini.

Prayut mengatakan debat di parlemen adalah "kesempatan baik bagi kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu bersama untuk negara dan rakyat kita. Dan saya siap untuk mengklarifikasi setiap tuduhan."

Dalam voting yang digelar parlemen hari ini, Prayut lolos dari mosi tidak percaya dengan menerima 272 suara dukungan, sedangkan 206 suara tidak percaya dan tiga lainnya abstain.

Diketahui bahwa dari 487 anggota parlemen, 277 anggora adalah bagian dari koalisi yang berkuasa dan 210 dari pihak oposisi. Mosi tidak percaya membutuhkan mayoritas 244 suara.

Sumber https://news.detik.com/internasional/d-5392425/perdana-menteri-thailand-lolos-dari-mosi-tidak-percaya



Comments