Ada Bank Syariah Indonesia, Erick: Ini Energi Baru Ekonomi RI
IDNBC.COM - Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan keberhasilan terbentuknya merger bank syariah BUMN dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) akan menjadi energi bagi baru perekonomian Indonesia.
"Kita ingin hasil merger ini bisa membuktikan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar ini memiliki kondisi bank yang kuat secara fundamental dan Alhamdulillah ini berjalan dengan baik," kata Erick, dalam siaran persnya, Selasa (2/2/2021).
"Saya berharap Bank Syariah Indonesia dapat energi baru bagi ekonomi Indonesia yang senantiasa menerapkan prinsip financial justice dan stability in investment yang telah terbukti berhasil membawa tiga bank syariah yang bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia ini mengarungi krisis pandemi Covid-19, bahkan mampu menorehkan kinerja yang sangat positif dan membanggakan," kata Erick lagi.
Merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin kemarin (1/2/2021) di Istana Negara, Jakarta.
Selain Erick, acara ini juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholik Qoumas, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia Mulya E. Siregar, dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi.
Dalam prakatanya kemarin, Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, kehadiran BSI sangat penting dalam perjalanan Indonesia mewujudkan cita-cita sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah dunia.
Orang nomor satu Indonesia tersebut berpesan, agar BSI dapat menjadi bank syariah yang universal, bersifat terbuka, inklusif, serta menjangkau masyarakat di seluruh segmen.
"Sebagai barometer perbankan syariah di Indonesia insya Allah nantinya regional dan dunia, saya harapkan Bank Syariah Indonesia harus jeli dan gesit menangkap peluang, harus mampu menciptakan tren-tren baru dalam perbankan syariah, dan bukan hanya mengikuti tren yang sudah ada," ujar Jokowi.
Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy Report 2019-2020, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari 73 negara sebagai ekonomi syariah terbesar di dunia.
Erick mengatakan, sebuah langkah yang tepat yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan menghadirkan Bank Syariah Indonesia dari hasil merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.
Hasil merger tiga bank anak BUMN tersebut akan memiliki aset hingga mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun.
Angka dari jumlah aset dan modal inti tersebut akan menempatkan BSI ke dalam jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan ditargetkan menjadi 10 besar bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun ke depan (tahun 2025).
Erick Thohir juga menginginkan BSI masuk dalam Top 10 Besar Dunia yang dapat disejajarkan dengan bank Syariah terbesar di dunia, seperti Al-Rajgi hingga Albilad Bank.
Di dalam negeri, BSI masuk dalam peta persaingan utama perbankan di Indonesia. Saat ini, BSI memiliki 1.200 kantor cabang yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely mengatakan, sebanyak 20.000 karyawan yang sudah bekerja akan terus ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam menjalankan perbankan Syariah sehingga dapat meningkatkan efisiensi bisnis bagi perusahaan.
"Dengan adanya merger ini, bukan hanya skala saja yang diharapkan bisa di-addressed, tetapi juga bisa meningkatkan economic of skill bagi karyawan yang itu penting sekali untuk sektor perbankan," jelas Nawal.
Dia mengatakan, potensi keuangan syariah dan Bank Syariah Indonesia bisa lebih besar ke depan dengan dukungan penuh pemerintah untuk turut mengembangkan rantai pasok ekonomi halal.
"Sebuah terobosan pemerintahan Jokowi menjadi harapan baru bagi kita semua untuk membangkitkan perekonomian di masa pandemi ini," kata Nawal.
Sumber https://www.cnbcindonesia.com/market/20210202125604-17-220436/ada-bank-syariah-indonesia-erick-ini-energi-baru-ekonomi-ri