Ini Kebijakan Vaksin Covid yang Bikin Bencana Besar Versi WHO
IDNBC.COM - General Director World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dunia diambang bencana besar kegagalan moral dampak dari kebijakan vaksin Covid-19 yang tidak adil yang membuat pandemi berlangsung lama.
Kebijakan vaksin Covid-19 yang tidak adil itu adalah ketika negara maju dengan kekuatan finansialnya memborong vaksin dan memberikannya kepada warga negaranya sementara negara miskin dan berkembang tak mendapatkan akses ke vaksin.
Tedros Adhanom mengatakan tidak adil bila orang muda dan sehat di negara kaya mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 sementara banyak orang di negara miskin yang rentan terinfeksi virus ini tak mendapatkan vaksin.
"Saya harus terus terang: dunia berada di ambang bencana besar kegagalan moral - dan harga dari kegagalan ini akan dibayar dengan nyawa dan mata pencaharian di negara termiskin di dunia," Ucap Tedros seperti dilansir dari BBC, Rabu (20/1/2021).
"Pada akhirnya tindakan ini hanya akan memperpanjang pandemi, pembatasan yang diperlukan untuk mengatasinya, serta penderitaan manusia dan ekonomi."
Tedros juga meminta komitmen penuh dari lembaga berbagi vaksin global yang diprakarsai WHO serta sekelompok advokasi vaksin internasional, Covax. Lembaga diminta untuk memastikan setiap negara mendapatkan vaksin pada Hari Kesehatan Dunia pada 7 April 2021 mendatang.
Hingga saat ini ada lebih dari 180 negara ikut dalam Covax. Dari jumlah itu terdapat 92 negara merupakan negara berpenghasilan rendah atau menengah yang akan mendapatkan vaksinasi setelah dibayarkan melalui dana sponsor pendonor.
"Kami telah mendapatkan dua miliar dosis dari lima produsen, dengan opsi lebih dari satu miliar dosis lebih banyak dan kami bertujuan untuk memulai pengiriman pada Februari," jelasnya.
Nampaknya bencana ini dimulai karena ada beberapa negara yang melakukan monopoli Pembelian vaksin. Diungkapkan Presiden Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit MErah, Fransesco Rocca, ada sejumlah negara yang melakukan nasionalisme vaksin dan membuat negara lain kesulitan mendapatkan aksesnya.
Rocca menyebut juga sebagai pendukung inisiatif Covax. Pendekatan yang dilakukan negara itu sudah benar bagi global, menurutnya.
"Jika beberapa negara kaya bersikeras pada pendekatan 'nasionalisme vaksin', maka banyak negara lain bahkan mungkin sebagian besar negara lain, tidak akan mendapatkan akses (vaksin), baik karena kesepakatan eksklusif antar negara maju dengan perusahaan farmasi dan hambatan yang tak terhindarkan dalam memproduksi dosis yang cukup," kata Rocca.
Istilah nasionalisme vaksin diungkapkan oleh Tedros pada Agustus tahun lalu. Ungkapan ini merupakan bahan sindiran negara maju yang memesan vaksin Covid-19 bahkan sebelum vaksin ditemukan.
Jadi negara-negara itu melakukan perjanjian eksklusif bilateral untuk pendanaan penelitian dan pengembangan vaksin. Lalu negara tersebut atau yang memesannya akan mendapatkan vaksin terlebih dulu.
Dengan nasionalisme vaksin ini menyulitkan banyak negara berkembang dan miskin yang dananya terbatas. Kemungkinan terbesarnya adalah negara maju bisa melakukan vaksinasi namun sisanya tidak bisa. Ini juga dapat membuat pandemi semakin lama karena mereka yang telah divaksin belum tentu kebal terhadap Covid-19.
Jauh sebelum WHO membicarakan keadilan kepemilikan vaksin, Bill Gates sudah melakukannya. Pertengahan tahun lalu, pendiri Microsoft itu mempertanyakan distribusi vaksin bagi negara miskin saat sudah tersedia.
Saat itu Gates mengungkapkan melakukan kesalahan alokasi vaksin bisa membuat angka kematian menambah drastis. Dia menambahkan bukan hanya negara kaya yang memiliki vaksin.
"Seharusnya tidak hanya negara kaya yang memenangkan perang pengadaan vaksin. Salah mengalokasikan vaksin akan membuat penambahan kematian yang dramatis," ungkapnya.
Laporan Bill and Melinda Gates Foundation, 'The Goalkeepers Report' mengungkap tanpa vaksin, corona bisa memberikan banyak kerugian untuk populasi rentan. Salah satunya adalah meningkatkan kemiskinan di banyak negara.
Laporan itu juga mengungkapkan soal penimbunan vaksin, yakni bila negara kaya melakukan hal itu maka akan ada dua kali lebih banyak orang yang bisa meninggal akibat Covid-19.
Kelompok paling terdampak dari pandemi menurut laporan adalah perempuan, kelompok minoritas ras dan etnis, dan orang dengan kemiskinan ekstrim. Gates menambahkan jika banyak pekerja di negara berkembang kesulitan bekerja dari rumah dan umumnya dibayar dengan gaji lebih rendah.
"Pandemi, di hampir setiap dimensi, memperburuk ketimpangan. Negara-negara miskin menderita jauh lebih banyak daripada negara-negara kaya karena kekurangan sumber daya fiskal," kata Gates.
Sumber https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210120064724-37-217289/ini-kebijakan-vaksin-covid-yang-bikin-bencana-besar-versi-who/3