Anggota DPR Nilai Pendekatan Militer di PPKM Darurat Tidak Perlu
IDNBC.COM - Anggota DPR Fraksi PAN, Ahmad Yohan menilai cara yang dilakukan dalam penerapan PPKM Darurat dengan menurunkan kendaraan taktis, seharusnya tidak dilakukan. Ia mengatakan, pendekatan public health service yang pas.
"Pengerahan panser Anoa TNI dan kendaraan taktis Brimob yang dikerahkan di 4 titik PPKM Darurat justru menciptakan mencekam dan mengancam. Ini berlebihan," kata Ahmad Yohan, dalam keterangannya, Kamis 8 Juli 2021.
Pendekatan public health service, menurutnya seperti saat ini dimana tabung oksigen langka. Belum lagi vitamin dan obat-obatan yang biasa digunakan untuk pasien COVID-19, juga sama.
"Oleh sebab itu, BUMN-BUMN farmasi semestinya meningkatkan kapasitas produksi karena permintaan terhadap obat-obatan dan vitamin tinggi," lanjutnya.
Persoalan lain adalah terkait rasio Bed Occupancy Rate (BOR) pada rumah sakit di daerah dengan kasus tertinggi, yang ada yang sampai 90 persen. Sementara idealnya adalah 70-80 persen. "Ini masalah pelayanan yang harus dijawab pemerintah," katanya.
Yohan mengatakan, seperti saat gelombang pertama COVID-19. Ada rumah sakit BUMN yang BOR-nya rendah yakni 65 persen. Sementara di sisi lain, ada yang over capacity. Maka menimbulkan kesan yang tidak baik. Karena lanjut dia, rumah sakit harus menjangkau pasiennya lebih luas lagi.
Persoalan lain, lanjut dia, adalah rasio kematian. Dalam dua hari saja, menurutnya lonjakannya lebih dari 50 persen. Pada 7 Juli angka kematian mencapai 1.040 orang, sebelumnya sekitar 500-an.
"Di saat yang sama terjadi kelangkaan tabung oksigen. Kita bisa saja berasumsi, angka kematian yang terus bertambah memiliki hubungan dengan kelangkaan tabung oksigen. Ini hal-hal penting terkait public health service," ujarnya.
Pasokan tabungan oksigen harus bisa dipenuhi, walau pemerintah mengklaim sudah aman. Sebab lanjut Yohan, pemerintah juga telah mengimpor 10 ribu kosentrator oksigen dari Singapura.
Maka oksigen harus benar-benar terpenuhi. Apalagi varian delta COVID-19 dianggap lebih cepat dan gampang menular, serta berisiko kematian seperti yang terjadi di India. "Mestinya pemerintah sudah mawas dan siaga," katanya.
Pasokan obat-obatan yang langka hingga harga tinggi, menurutnya juga harus ditegaskan. Karena negara punya BUMN farmasi. Ia meminta agar persoalan ini tidak dilihat dari pendekatan korporasi semata, tapi berbasis lapangan.
"Jadi begitu pasokan obat-obatan dan vitamin langka, Anda tingkatkan dong produksi, biar masyarakat tidak mengalami kelangkaan asupan obat dan vitamin di tengah-tengah situasi wabah," katanya.
Maka menurutnya, pendekatan ini yang harus diketatkan oleh pemerintah. Mitigasi dan pelayanan yang baik, perlu dikedepankan. Sebab lanjutnya, pendekatan represif adalah cara lama. Apalagi COVID-19 ini sudah berlangsung lebih dari setahun.
"Oleh sebab itu, pendekatannya tidak bisa dengan represif atau militeristik. Nanti masyarakat tambah tertekan. Pemerintah juga perlu memahami situasi kebatinan publik di tengah kondisi seperti saat ini," katanya.
Sumber https://www.viva.co.id/berita/nasional/1385948-anggota-dpr-nilai-pendekatan-militer-di-ppkm-darurat-tidak-perlu