Uni Eropa, AS Dan Amnesty International Kutuk Pemblokiran Twitter Oleh Pemerintah Nigeria
IDNBC.COM - Pemerintah AS dan Uni Eropa sama-sama menyuarakan keprihatinan mereka atas keputusan Nigeria yang melarang Twitter tanpa batas waktu, sebagai balasan atas tindakan raksasa media sosial AS itu yang menghapus tweet dari akun presiden karena dianggap melanggar aturannya.
Di tengah meningkatnya ketidakpuasan terhadap Twitter, Nigeria menjadi negara pertama yang menangguhkan situs micro-blogging yang berbasis di AS di benua Afrika. Dengan alasan melakukan standar ganda, pemerintah Nigeria menghentikan operasi platform media sosial itu, setelah sebelumnya Twitter menghapus cuitan Presiden Muhammadu Buhari dan membekukan akunnya.
Ini seperti peristiwa yang terjadi pada mantan Presiden AS Donald Trump karena diduga menghasut kekerasan selama pelanggaran yang tidak menguntungkan di Capitol Hill.
Penangguhan Twitter dari Nigeria dilakukan atas arahan pemerintah yang dikeluarkan pada Jumat (4/6) waktu setempat.
Misi diplomatik Uni Eropa, AS, Inggris, Kanada dan Irlandia kemudian membuat pernyataan bersama untuk mengutuk tindakan penangguhan tersebut pada Sabtu malam.
"Melarang sistem ekspresi bukanlah jawabannya," kata mereka dalam pernyataan bersama, seraya mengutuk tindakan tersebut, seperti dikutip dari AFP, Minggu (6/6). Menambahkan bahwa saat ini Nigeria justru perlu mendorong dialog inklusif dan ekspresi pendapat, serta berbagi informasi penting di masa pandemi Covid-19.
"Jalan menuju Nigeria yang lebih aman terletak pada komunikasi yang lebih luas lagi, tidak kurang," tambahnya.
Amnesty International juga ikut mengutuk larangan itu, menyerukan Nigeria untuk segera membalikkan penangguhan yang melanggar hukum.
"Tindakan represif ini jelas merupakan upaya untuk menyensor perbedaan pendapat dan melumpuhkan ruang sipil," kata peneliti Human Rights Watch Anietie Ewang.
Sebelumnya, cuitan yang ditulis akun milik Presiden Muhammadu Buhari dihapus oleh pihak Twitter, di mana dalam cuitannya presiden berusia 78 tahun itu merujuk pada perang saudara yang terjadi di negara itu empat dekade lalu dalam sebuah peringatan tentang kerusuhan baru-baru ini.
"Kami yang berada di ladang selama 30 bulan, yang menjalani perang, akan memperlakukan mereka dalam bahasa yang mereka pahami," tulis presiden di Twitter.
Kantor kepresidenan pada Sabtu malam membantah bahwa penangguhan Twitter adalah tanggapan atas penghapusan pos itu.
"Ada banyak masalah dengan platform media sosial di Nigeria, di mana informasi yang salah dan berita palsu menyebar memiliki konsekuensi kekerasan dunia nyata," kata juru bicara kepresidenan Garba Shehu dalam sebuah pernyataan.
Shehu mengatakan penghapusan tweet Buhari itu 'mengecewakan' dan mengatakan perusahaan teknologi besar harus hidup dengan tanggung jawab mereka.
Pihak Twitter telah menyampaikan keprihatinannya dengan pemblokiran tersebut.
"Akses ke gratis dan #OpenInternet adalah hak asasi manusia yang penting dalam masyarakat modern. Kami akan bekerja untuk memulihkan akses bagi semua orang di Nigeria yang mengandalkan Twitter untuk berkomunikasi dan terhubung dengan dunia. #KeepitOn," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
Lebih dari 39 juta orang Nigeria memiliki akun Twitter, menurut jajak pendapat NOI, sebuah opini publik dan organisasi penelitian yang berbasis di Nigeria.
Sumber https://rmol.id/amp/2021/06/07/491004/https-dunia-rmol-id-read-2021-06-07-491004-uni-eropa-as-dan-amnesty-international-kutuk-pemblokiran-twitter-oleh-pemerintah-nigeria