Relawan Jokowi Sebut Moeldoko Tidak Punya Etika: Pecat Secara Tidak Hormat!
IDNBC.COM - Ketua Umum relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer menduga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terjebak dalam permainan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah bersiasat membesarkan nama anaknya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut Noel, SBY memiliki keahlian dalam memainkan peran sebagai korban atau playing victim. SBY juga menguasai dunia intelijen.
"SBY ini kan punya keahlian dalam memainkan peran playing victim," kata Noel saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (7/3).
Dalam peristiwa ini, Noel menilai SBY sedang mengambil beberapa momentum.
Pertama, SBY sedang membidik Presiden Joko Widodo. Jika KLB Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum disahkan, akan menjadi legacy buruk bagi Jokowi.
"Seandainya dilegitimasi, Moeldoko ini akan menjadi legacy buruk di pemerintahan Jokowi," kata Noel.
Kedua, SBY tengah berusaha merebut opini publik. Noel menilai saat ini perhatian publik tertuju pada Partai Demokrat. Selanjutnya, kata Noel, SBY memainkan playing victim.
"Persoalannya hari ini kenapa pola lama itu masih dilakukan, yang akhirnya rakyat muak melihat playing victim yang dilakukan SBY," ujar Noel.
Noel menilai keterlibatan Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dimotori oleh beberapa mantan kader Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjukkan bahwa purnawirawan jenderal TNI itu tidak memiliki etika.
"Tidak punya etika politiknya sini, kan sebelumnya presiden sudah mengeluarkan pernyataan bahwa jangan ikut-ikutan persoalan internal partai orang lain. Fokus persoalan kerja," jelas Noel.
Noel heran perebutan dilakukan terhadap partai politik yang sudah tidak memiliki pengaruh besar seperti Demokrat.
"Lah ini partai sudah nyungsep direbut. Itu logikanya tidak ketemu secara politik," ujar Noel.
Menurutnya, perebutan mestinya dilakukan terhadap partai yang sedang berkuasa.
"Demokrat nyalonin udah enggak bisa, ngapa-ngapain juga nggak bisa. Kok direbut. Ada apa?" tanya Noel heran.
Tidak hanya itu, Noel juga memiliki dugaan SBY dan Moeldoko sedang melakukan skenario tertentu. Jika dugaan itu benar, kata Noel, Moeldoko telah melakukan tindakan yang brutal.
"Makanya kita melihatnya kalaupun itu benar adanya, itu cara yang brutal dan itu merusak pemerintahan Jokowi, merusak juga demokrasi," kata Noel.
Noel meyakini tindakan Moeldoko di luar sikap dan pandangan Presiden Jokowi secara institusi. Sebab, menurut Noel, tindakan Moeldoko bertolak belakang dengan sifat Jokowi.
"Presiden tidak punya perilaku yang brutal seperti ini. Beliau sangat menjaga attitude, sangat menjaga etika," tegas Noel.
Noel kemudian meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Jenderal Purnawirawan Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan secara tidak hormat.
"Copot secara tidak hormat Moeldoko," pinta Noel.
Menurutnya, hal itu mesti dilakukan Jokowi karena beberapa alasan. Pertama, jika presiden tidak mencopot bawahannya itu akan memunculkan kesan bahwa Jokowi melegitimasi tindakan Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
Kedua, Moeldoko tidak mematuhi perintah presiden yang meminta jajarannya agar tidak ikut campur persoalan internal partai orang lain.
Ketiga, menurut Noel, Moeldoko memainkan politik murahan untuk ajang politik 2024.
"Moeldoko mengkhianati perintah presiden untuk kepentingan politiknya 2024," ungkap Noel.
"Menurut saya presiden harus berani mencopot dia (Moeldoko) secara tidak hormat," kata Noel menegaskan.
KLB Demokrat diselenggarakan di Hotel The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3).
Kongres tersebut menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah belum bisa menganggap KLB tersebut ada secara hukum karena belum menerima laporan resmi.
Pemerintah juga belum menerima permohonan pengesahan kepengurusan baru hasil KLB tersebut.
"Ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya sehingga pemerintah mendapat laporan," kata Mahfud melalui siaran video, Minggu (7/3).