Fadli Zon: Stok Cukup, Tidak Ada Alasan bagi Pemerintah Impor Beras
IDNBC.COM - Ketua Umum Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR, Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Rencana tersebut dinilai tak berempati dan merugikan para petani karena stok mencukupi.
Fadli menilai, kebijakan ini meski belum diketahui kapan akan dieksekusi berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.
"Padahal tanpa ada rencana impor saja, setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun, dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," ucap Fadli di Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Pengumuman rencana impor beras akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani. Pada Maret-April 2021 kita akan memasuki puncak panen raya musim tanam Okmar (Oktober-Maret). Menurut BPS, potensi GKG Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau setara 14,54 juta ton beras, naik 3 juta ton dibanding periode yang sama pada 2020.
"Tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras, statistiknya jelas, cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020," katanya.
Menurut Fadli, tak ada dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mengimpor beras. "Pertanyaannya, pemerintah didasarkan pada data apa dan siapa dalam mengambil kebijakan impor beras ini? Keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian Indonesia," katanya.
Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menambahkan, masukan yang komprehensif diperlukan agar kebijakan pangan tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.
"Pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi, padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani," tuturnya.
Sumber https://www.inews.id/amp/finance/makro/fadli-zon-stok-cukup-tidak-ada-alasan-bagi-pemerintah-impor-beras