Miris! 30 Persen Warga RI Harus Nyogok Demi Dapat Layanan Pemerintah
IDNBC.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, berdasarkan survei transparansi internasional yakni Global Corruption Barometer, sebanyak 30% masyarakat Indonesia yang menggunakan pelayanan publik harus membayar uang sogokan. Hal itu terpaksa dilakukan demi bisa mendapatkan pelayanan publik.
"Survei transparansi internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia, menggambarkan ini survei terbaru 2019 sampai Maret 2020, Indonesia ditunjukkan 30% para pengguna layanan publik masih harus bayar sogokan. Walau angka ini masih lebih baik dari India 39%, atau Kamboja 37%, kita tidak boleh sama sekali merasa senang," ungkap Sri Mulyani dalam webinar Hari Korupsi Anti Sedunia (Hakordia) 2020, Kamis (10/12/2020).
Hal tersebut menurut Sri Mulyani tak hanya terjadi di pelayanan pemerintah pusat, tapi juga daerah. Ia mengaku banyak menerima keluhan masyarakat di media sosial terkait pelayanan publik di level pemerintah daerah (Pemda).
"Ini tidak hanya di pusat, sering di daerah. Dalam feedback di media sosial, banyak yang tidak bisa bedakan ini pelayanan daerah atau pusat. Buat mereka pemerintah itu satu. Dan kita lihat dinas daerah dapatkan feedback masih tidak baik pelayanan kepada masyarakat. Ini tertangkap dalam survei transparansi internasional," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun mempertanyakan apa manfaat dari kenaikan tunjangan kinerja untuk pegawai pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan pemerintah.
"Apalagi di Kementerian Keuangan, kita tahu persis pemerintah daerah, kementerian/lembaga semuanya sudah meningkatkan tunjangan kinerja. Kita juga tahu persis bahwa selama beberapa tahun terakhir digiatkan wilayah birokrasi bersih dan melayani, bebas korupsi. Namun, kalau 30% masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan, itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi. Strategi kita untuk perbaiki birokrasi," tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Terlebih kepada jajaran Kemenkeu, ia mengingatkan untuk tidak terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi.
"Saya harap, jajaran Kemenkeu tidak hanya bicara anti korupsi di lingkungan kita. Tetapi kita bertanggung jawab untuk perbaiki policy regulasi. Dana transfer ke daerah yang sangat besar untuk Pemda melayani masyarakat tanpa sogokan, itu harus terus ditingkatkan efektivitasnya," pungkasnya.