Catat! Jokowi Janji Vaksin Gratis Seluruh Warga RI, Tanpa BPJS Bisa
IDNBC.COM - Pekan ini kabar baik datang di dalam negeri. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa biaya vaksinasi Covid-19 akan ditanggung oleh negara.
Artinya, penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksin gratis, tanpa terkecuali. Selan itu, presiden juga memastikan vaksin tidak akan berkaitan dengan status warga sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Dan juga perlu saya ingatkan saya sampaikan bahwa pemberian vaksin nanti tidak dipungut biaya alias gratis. Mungkin nanti akan ada pemberitahuan dari puskesmas atau atau kelurahan mengenai kapan kita harus vaksinasi. Karena vaksinnya sudah ada di negara kita tinggal mulai kapan," ujarnya di acara penyerahan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada para pelaku UMKM di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.
"Jadi vaksinasi itu untuk semua rakyat tidak terkecuali. Semuanya supaya kita bisa kembali hidup normal," lanjut Jokowi.
Ia pun memastikan isu yang bilang kalau vaksinasi hanya bagi mereka yang menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak benar.
"Dan juga tidak ada kaitannya dengan anggota BPJS. Kan ada isu ini yang divaksin hanya yang memiliki kartu BPJS, ndak. Semuanya, seluruh warga bisa mengikuti vaksinasi tapi memang nanti diatur oleh kelurahan atau oleh puskesmas dari deket kita," kata Jokowi.
Menurut rencana, vaksinasi massal ini akan segera dimulai pada Januari tahun depan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 182 uta orang, vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap.
Untuk diketahui, 182 juta ini bukan jumlah seluruh penduduk namun hanya sekitar 67%-70% penduduk. Angka ini di merupakan jumlah yang pas untuk mencapai kekebalan komunitas alias herd community.
"Kenapa minimal 70%? Supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, herd immunity. Misalnya kumpul 1 RT, 70% disuntik dan 30% belum itu sudah aman," terang dia.
Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyai Indrawati untuk melakukan realokasi anggaran agar hal ini terlaksana. Kemungkinan besar pemerintah akan melakukan salah satu strategi yakni anggaran kementerian dan lembaga (K/L) di tahun depan.
Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede mengungkapkan realokasi pembiayaan akan dilakukan melalui anggaran kesehatan yang mungkin tidak akan terserap 100% di tahun ini.
Anggaran vaksin di tahun depan juga akan berasal dari adanya pengurangan anggaran K/L di APBN Tahun Anggaran 2021.
"Dari anggaran kesehatan sebagian dari sini (anggaran tahun 2020) akan kita bawa ke 2021. Karena ini untuk pembiayaan vaksin. Akan menambah lagi, akan merelokasi belanja K/L APBN ke sini (anggaran vaksin)," jelas Raden dalam sebuah webinar.
Seperti diketahui, sampai dengan 14 Desember 2020, anggaran kesehatan baru terserap Rp 46,68 triliun atau 48,54% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 96,17 triliun.