Mahfud Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Membaik
IDNBC.COM - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan kinerja demokrasi Indonesia pada tahun 2019 mengalami perbaikan. Angka Indek Demokrasi Indonesia (ID) tahun 2019 menunjukkan capaian 74,92. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 2,53 poin bila dibandingkan dengan capaian IDI 2018 sebesar 72,39.
“Ini masuk dalam kategori “Sedang” yang skornya antara 60-80,” kata Mahfud dalam peluncuran buku IDI 2019 di kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/11/2020).
Ia menjelaskan salah satu kesimpulan dari capaian dan tren IDI 2009 -2019, antara lain terkait kebebasan sipil. Capaian IDI itu mengindikasikan bahwa dua dasawarsa setelah reformasi, bangsa Indonesia hidup dalam iklim kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi yang baik.
“Ini bukan berarti hambatan dan insiden-insiden tindak kekerasan, baik dari aparat ke masyarakat maupun dari masyarakat ke masyarakat tidak ada. Hambatan-hambatan terkait hal ini masih ada, namun jumlah dan sebarannya di seluruh provinsi relatif kecil. Persoalan dalam kebebasan sipil di Indonesia lebih terkait dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul serta berserikat,” jelas Mahfud.
IDI diinisiasi pertama kali oleh Bappenas pada tahun 2008 untuk membantu perencanaan pembangunan politik. Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator).
Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian yaitu 60 < Buruk; 60-80 Sedang; > 80 Baik.
Pada kesempatan itu, Mahfud MD mengutip pendapat Clifford Geertz yang mengatakan demokrasi sering menghadapkan dua hal yang sama-sama diperlukan tetapi bertentangan. Indonesia misalnya, membutuhkan demokrasi karena masyarakatnya sangat majemuk, plural begitu banyak, sehingga aspirasi harus dikontestasikan ke demokrasi. Tapi disaat yang sama, Indonesia menghendaki integrasi. Integrasi itu agar keutuhan Indonesia agar tidak pecah.
Problemnya, lanjut Mahfud, demokrasi menuntut kebebasan, sedangkan integrasi itu menuntut pemaksaan agar orang tetap bersatu.
"Pemerintah itu dituntut untuk mengatur keseimbangan, bagaimana demokrasi ini bisa tumbuh dengan baik tapi negara ini juga terjaga dengan baik. Disitulah perlu kearifan kita bersama untuk selalu mendewasakan diri," tutup Mahfud.